Ketika Hujan Menjadi Kambing Hitam

Oleh Brammeswara Habib Prasetya 

            Kamis pagi tanggal 17 Januari 2013 seakan menjadi sebuah peristiwa yang tidak akan pernah disangka-sangka bisa terjadi. Bagaimana tidak, warga Ibukota serta warga dari kota-kota disekitar Jakarta diserbu oleh derasnya arus air yang menggenang dan mengakibatkan banjir yang melumpuhkan berbagai macam aktivitas baik sosial atau ekonomi yang ada di Jakarta. Seringkali yang disalahkan ketika banjir datang dan mengepung ialah curah hujan yang tinggi terutama setiap periode lima tahun sekali. Manusia-manusia Ibu Kota dan sekitarnya seakan-akan tidak mau bercermin kepada dirinya sendiri mengapa banjir dari tahun ketahun bisa semakin parah seperti ini. Pada kenyataannya banjir pada kamis pagi tersebut bukanlah semata-mata karena curah hujan yang tinggi di Jakarta karena menurut Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan yang ada hanya 100 milimeter dan tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2007 yakni 340 milimeter. Saya selalu yakin bahwa hujan yang turun merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, ketika banjir datang mengepung dan hujan yang disalahkan, maka saya melihat disitu ada permasalahan dalam segi kemanusiaan bahwa manusia tidak mau mengakui kesalahan dirinya. Setidaknya ada tiga hal penting untuk menjawab pertanyaan mengapa banjir terus menghantui ibu kota.

            Pertama ialah bukan curah hujan yang tinggi menjadi faktor utama dalam penyebab banjir di Ibu Kota. Berdasarkan sejarah, Jakarta telah mengalami peristiwa banjir besar yang cukup sering bahkan semenjak zaman Kerajaaan Tarumanegara sebelum abad ke-10 Masehi. Semenjak Kerajaan Tarumanegara pula telah ada berbagai tindakan untuk menanggulangi banjir seperti pembangunan kanal-kanal air untuk pengendalian banjir. Berdasarkan hal inilah, sudah saatnya Manusia-manusia Ibu Kota dan Sekitarnya sadar bahwa bukanlah hujan yang menjadi penyebab utama banjir di Jakarta. Kita harus melihat masalah ini dari hulu ke hilir sehingga bisa didapatkan pemahaman yang menyeluruh.

 Di hulu, daerah seperti Puncak dan wilayah utara Bogor sangat perlu untuk diperhatikan kondisi geografinya. Daerah resapan air di Puncak semakin merosot tajam. Dareah resapan air yang merupakan wilayah publik kemudian diakuisi oleh privat yang menurut Prakash dengan mengutip Ostrom telah terjadi perubahan sifat barang publik menjadi barang privat yang penuh akan rivalitas.[1] Pembangunan yang pesat pada sektor properti di Puncak yang tidak mengindahkan sisi kelestarian lingkungan menyebabkan daerah yang tadinya berfungsi sebagai resapan air hujan menjadi tidak berfungsi secara maksimal untuk menyerap air hujan sehingga air hujan langsung mengalir pada sungai-sungai yang ada serta membawa berbagai sedimen yang kemudian mengendap di sungai-sungai dan menyebabkan pendangkalan sungai. Di masa Soeharto dan kemudian Pemerintahan Reformasi, kota-kota membutuhkan ruang tambahan untuk pemukiman dan pembangunan komersial di wilayah Bogor dan Puncak.[2] Kemudian hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dalam membuang sampah yang benar. Sungai-sungai yang ada terutama yang bermuara ke utara Jakarta dipenuhi oleh sampah-sampah rumah tangga mulai dari yang organik ataupun non-organik.

 Hal inilah yang sangat berdampak di hilir yang merupakan wilayah Jakarta dimana gabungan luapan air dan sampah tersebut mengarah ke Jakarta dan pada nantinya secara terus menerus berakumulasi sehingga menjadi sebuah gelombang air yang sering disebut “banjir kiriman”. Parahnya banjir kiriman bisa kita lihat sebagai akibat kesalahan manajemen hulu-hilir sungai-sungai dan wilayah-wilayah resapan air. Berikut peta yang menggambarkan wilayah yang terendam banjir di Jakarta pada 17-18 Januari 2013.[3]

       Berdasarkan peta wilayah yang terendam banjir tersebut, saya menganalisis bahwa area yang terendam banjir hampir merata dengan yang terparah berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Beberapa wilayah kantung yang terisolasi banjir juga terdapat di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Dengan data dari BMKG seperti yang dipaparkan pada awal tadi, seharusnya intensitas hujan yang tidak begitu tinggi tidak menyebabkan banjir yang sedemikian parah tersebut. Dalam hal ini, penyebab utama banjir tidaklah bisa dikatakan karena curah hujan yang tinggi.

Kedua ialah setelah melihat permasalahan di hulu, pada sektor hilir yakni di Jakarta sendiri juga sangat komplek masalahnya. Hal yang paling berbahaya ialah tata ruang kota di Jakarta kurang teratur bahkan jika dibandingkan dengan Ibu Kota pada negara tetangga seperti di Kuala Lumpur atau Singapura saja bisa dikatakan Jakarta sangat tidak teratur. Pembangunan gedung-gedung untuk pusat perbelanjaan atau perkantoran dan perumahan tidak melihat segi kelestarian lingkungan. Wilayah yang harusnya dijadikan taman hijau atau daerah resapan air malah ditimbun dengan beton untuk dijadikan wilayah-wilayah aktivitas ekonomi. Pembangunan dan penggunaan kanal-kanal serta gorong-gorong untuk mengatasi banjir juga kurang maksimal. Seringkali kedua saluran pengendali banjir tersebut tidak mampu menampung volume air bahkan acapkali tersumbat oleh sampah-sampah yang luar biasa banyaknya. Penggunaan pompa air untuk mengendalikan debit banjir juga seringkali terkendala oleh kurang terkoordinasikannya diantara pihak yang berwenang atas penggunaan pompa tersebut. Selain itu, ada faktor error yang kerap kali terjadi ketika banjir tiba. Dalam hal ini, tidak adanya peringatan datangnya banjir seperti tidak adanya pemberitahuan akan datangnya gelombang air dari daerah hulu seperti bunyi sirene atau tidak adanya pemberitahuan akan adanya hujan deras yang sangat tinggi ikut menyebabkan masyarakat menjadi tidak siap ketika banjir datang. Tahu-tahu tempat tinggal dan tempat usaha mereka sudah terendam oleh banjir. Oleh karena itu, selain pembangunan fisik, pendidikan mengenai bencana banjir juga penting diberikan kepada warga Jakarta. Hal ini yang dimaksud Elling dalam ecological modernization selain kondisi fisik seperti bangunan pencegah banjir (kanal-kanal), manusianya juga perlu dididik.[4]

Selain itu, menurunnya permukaan tanah di Jakarta juga menjadi sebuah indikasi bahwa di masa depan banjir masih akan terus menghantui Jakarta. Saya menjadi teringat hukum fisika bahwa air akan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan dalam hal ini permukaan tanah Jakarta yang terus menurun akan menjadikan tempat ideal bagi air untuk berkumpul dan menggenang menjadi banjir. Berikut akan saya tampilkan peta penurunan permukaan tanah di Jakarta[5].

Dapat kita lihat bahwa penurunan tanah yang terjadi di Jakarta memiliki variasi yang beragam. Semakin ke wilayah utara Jakarta maka penurunan yang terjadi semakin parah. Hal ini yang menyebabkan mengapa banjir dan rob sering terjadi terutama di wilayah utara Jakarta.

Solusi

Ketiga, berdasarkan hal ini semua, curah hujan yang tinggi bukanlah masalah dari banjir Jakarta. Neil Carter dalam bukunya The Politics of the Environment menyebutkan ada tujuh kriteria utama dalam melihat lingkungan sebagai sebuah permasalahan kebijakan diantaranya yakni public goods, transboundary problems, complexity and uncertainty, irreversibility, temporal and spatial variability, administrative fragmentation, dan regulatory intervention.[6] Berdasarkan hal tersebut, permasalahan lingkungan sebagai Permasalahan di hulu dan hilir merupakan penyebab dominan dari Banjir Jakarta.

Sungai dan wilayah resapan air yang seharusnya merupakan publics goods dan harus dijaga pada kenyataannya tidak terawat bahkan banyak terjadi pembangunan di wilayah-wilayah resapan air di Jakarta. Kemudian permasalahan yang merupakan lintas disiplin ilmu ini atau transboundary problems haruslah dicarikan solusinya secara multi disiplin ilmu juga seperti ilmu politik, geografi, teknik lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi complexity dan uncertainty dapat kita amati bahwa permasalahan banjir ini merupakan hal yang rumit dan tidak pasti dalam pelaksanaan penyelesaian kasusnya sehingga lagi-lagi penyelesaian yang multi disiplin ilmu. Kemudian mengenai irrevesibility, temporal and spatial variability, administrative fragmentation, dan regulatory intervention dalam penyelesaian kasus ini dibutuhkan kerja sama lintas departemen pemerintahan seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan lainnya agar kebijakan penanganan banjir serta pencegahannya bisa disinergikan. Kita sebagai manusia haruslah menyadari ini dan tidak terus menyalahkan hujan yang merupakan karunia dari Tuhan. Permasalahan di hulu dan hilir inilah yang menyebabkan ketika hujan datang sering terjadi banjir, namun ketika terjadi kemarau air menjadi sulit didapatkan. Mau tidak mau kita sebagai manusia harus bercermin pada diri kita masing-masing atas terjadinya peristiwa banjir ini. Dalam hal ini yang terpenting seperti yang dikutip oleh Jamison dari Douglas Torgerson ialah kita membutuhkan penguatan “green public sphere” atau diskursus mengenai publik yang berwawasan lingkungan.[7] Hal ini penting karena dengan adanya diskursus berwawasan lingkungan kesadaran masyarakat akan semakin meningkat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Kesimpulan yang bisa diambil ialah hujan bukanlah penyebab banjir utama di Jakarta. Penyebab banjir utama di Jakarta ialah kesalahan manajemen dan tata perencanaan di hulu hingga hilir aliran-aliran sungai yang mengaliri Jakarta. Oleh karena itu, kerjama antara departemen dan masyarakat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi banjir yang selama ini terjadi di Jakarta. Tanpa kedua hal tersebut, walaupun intensitas hujan tidak terlalu tinggi, banjir di Jakarta pasti akan tetap terjadi.

Sumber Referensi

Caljouw, Mark., Peter J.M. Nas, dan Prawito. Flooding in Jakarta: Towards a Blue City with Improved Water Management.Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde, Vol. 161No. 4. Jstor: KITLV, Royal Netherlands Institutes of Southeast Asian and Caribbean Studies. 2005.

Carter, Neil . The Politics of the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Data dari BNPB, Januari 2013

Elling, Bo. Rationality and the Enviroment: Decision Making in Environmental Politics and Assesment. Londong: Earthscan, 2008.

Jakarta Coastal Defence Strategy, Januari 2013.

Jamison, Andrew. The Making of Green Knowledge: Environmental Politics and Cultural Transformation. Cambrdige: Cambridge University Press, 2004.

Prakash, Aseem. Greening the Firm: The Politics of Corporate Environmentalist. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

---

[1] Aseem Prakash. Greening the Firm: The Politics of Corporate Environmentalist. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. hlm. 21

[2] Mark Caljouw, Peter J.M. Nas, dan Prawito. Flooding in Jakarta: Towards a Blue City with Improved Water Management.Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde, Vol. 161No. 4. Jstor: KITLV, Royal Netherlands Institutes of Southeast Asian and Caribbean Studies. 2005. hlm. 464

[3] Data dari BNPB, Januari 2013

[4] Bo Elling. Rationality and the Enviroment: Decision Making in Environmental Politics and Assesment. Londong: Earthscan, 2008. hlm. 174

[5] Jakarta Coastal Defence Strategy, Januari 2013.

[6] Neil Carter. The Politics of the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. hlm. 174-180

[7] Andrew Jamison. The Making of Green Knowledge: Environmental Politics and Cultural Transformation. Cambrdige: Cambridge University Press, 2004. hlm. 148