Jangan Salahkan Politisasi

JANGAN SALAHKAN POLITISASI

OLEH BRAMMESWARA HABIB PRASETYA – MAHASISWA ILMU POLITIK FISIP UI DAN AKTIVIS HMI

            Akhir-akhir ini kita sering membaca pernyataan para politisi yang terkena kasus korupsi dan berbagai kasus pelanggaran hukum lainnya bahwa mereka menekankan bahwa kasus mereka jangan sampai dipolitisasi. Hal ini menjadi menyedihkan karena hadirnya pernyataan tersebut membangun opini publik bahwa politik itu adalah suatu hal yang kejam, busuk, jahat, dan berbagai bayangan buruk lainnya.

            Saya sebagai mahasiswa dan aktivis yang menggeluti ilmu politik tentu saja tidak bisa tinggal diam terhadap pernyataan yang terkesan menciptakan imajinasi politik itu kotor dan tidak bersih. Memang benar bahwa dalam politik manuver-manuver yang terjadi seringkali membuat berbagai pihak yang ada di dalamnya menjadi tidak sadar akan posisi mereka. Bisa saja ketika mereka menganggap telah melakukan sesuatu yang dianggap benar sesuai prosedur, tapi pada dasarnya melanggar prosedur akibat adanya intrik yang mereka lakukan atas kesadaran sendiri untuk merenggut keuntungan pribadi.

            Politik khususnya bagi yang berkuasa memang menyediakan suatu hal yang sangat terkait dengan kebijakan umum. Kebijakan umum ini juga menghadirkan berbagai kesempatan yang bisa turut diboncengi oleh berbagai kepentingan. Saat ini, tidak perlu menjadi penguasa politik jika ingin mempengaruhi produk kebijakan umum, tapi hanya dengan mempengaruhi individu yang berperan melahirkan kebijakan umum saja sudah bisa menentukan arah kebijakan. Jadi, tidak perlu mengotori tangan sendiri hanya untuk mengarahkan kebijakan umum untuk menjadi penghasil pundi keuntungan bagi pribadi atau segolongan. Dalam hal ini, setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan dalam politisasi agar kita tidak menyudutkan bahwa politik itu sesuatu yang perlu dihindari dan membuat kita menjadi individu yang menganggap politik itu kotor.

            Pertama, jika politisasi yang dimaksud ialah proses (gabungan kata dan imbuhan politik dan -isasi) merubah suatu keadaan kasus pelanggaran hukum menjadi berbau politis, maka hal ini sudah menjadi resiko bagi setiap individu yang terjun di dunia politik. Jabatan politik yang diemban merupakan suatu jabatan yang berbeda dengan jabatan pada bidang lain. Jabatan politik menuntut individu di dalamnya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengutamakan kemashlatan umum, dan menjadi teladan kebaikan bagi generasi selanjutnya.

            Dalam hal ini, politik tidak bisa diartikan sebagai suatu yang buruk, kotor, merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, tapi politik sebagaimana yang dimaksud oleh almarhumah Prof. Miriam Budiardjo yang merupakan Bagawan ilmu politik pertama di Indonesia dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik ialah suatu ilmu yang mempelajari usaha menggapai kehidupan yang baik. Bahkan, sebagaimana penjelasan almarhumah, orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakan politik sebagai en dam onia atau the good life.

            Kedua, pada dasarnya politik setelah era Reformasi mulai mengalami kembali suatu permasalahan yang hampir mirip dengan keadaan pada era Demokrasi Liberal 1950-1955 di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mochtar Parbottinggi, masalah tersebut bisa disebut sebagai ketiadaan akan political meaningfully atau kebermaknaan dari politik. Hal inilah yang menjadi suatu keadaan yang sangat berbahaya bagi sebuah bangsa yang baru saja menjalani masa transisi demokrasi menuju masa konsolidasi demokrasi.

            Jika, para pemimpin dan elite nasional tidak bisa menampilkan dan menyebarkan visi dan misi akan political meaningfully tersebut, maka harapan rakyat akan sistem pemerintahan demokratis yang membawa kesejahteraan ini akan semakin menurun. Hal yang lebih mengkhawatirkan ialah rakyat semakin tidak perduli atau apatis terhadap politik dan kepercayaan akan politik demokratis yang membawa kebaikan akan semakin sirna. Hal ini ditunjukkan dengan jajak pendapat beberapa waktu yang lalu oleh salah satu lembaga survey yang menyatakan bahwa rakyat masih mengidam-idamkan kepemimpinan masa Orde Baru yang kita tahu tidak sedemokratis saat ini.

Politisasi bukan Suatu Masalah

            Politisasi bukanlah suatu masalah yang membahayakan negara, tapi malah lebih bersifat sebagai pengingat atau alarm bagi para pemegang jabatan politik bahwa segala tindak-tanduk mereka tidak akan terlepas dari sifat-sifat politis. Apa yang mereka lalukan, kebijakan apa yang mereka hasilkan, dan permasalahan apa yang timbul dari kebijakan yang mereka hasilkan tidak akan mungkin bisa lepas dari unsur-unsur politis.

            Jadi, dalam hal ini politisasi tidak bisa dikatakan sebagai suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Politisasi muncul bukan karena sengaja dimunculkan, tetapi hal ini muncul dengan sendirinya karena segala kebijakan yang dihasilkan oleh para pejabat politik tidak akan terlepas dari sifat-sifat politis itu sendiri. Jadi, janganlah pernah menyalahkan politisasi apabila suatu permasalahan muncul dari tindakan para pemegang jabatan politik.